BARESKRIM M.POLRI

NCB-INTERPOL Indonesia mengadakan seminar tentang “Pencarian Buronan Internasional” (27/8) yang dihadiri oleh para Intel serse, kejaksaan dan wartawan. Acara ini dibuka oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Bambang. H. Seminar ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan khususnya kepada Polri terhadap penyidikan kejahatan transnasional terkait dengan DPO khususnya yang melarikan diri ke luar negeri. 

Pencarian dan penangkapan buronan merupakan tugas pokok para penegak hukum yang sekaligus juga merupakan bukti nyata keberhasilan kerja keras Polri. Penangkapan buronan khususnya yang kelas kakap selalu akan menjadi berita utama media massa baik nasional maupun internasional. Keberadaan buronan menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat nasional dan internasional. Salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum di negara kita adalah karena para pelaku kejahatan tidak dapat dihadirkan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan atau untuk menjalani eksekusi. Untuk dapat menangkap para buronan diperlukan kesamaan persepsi, kerja keras, tekat yang bulat, keyakinan dan komitmen bersama dengan serius dan sesegera mungkin dengan segala sumber daya yang dapat menangkapnya. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menjadi anggota ”Internasional Criminal Police Organization”(ICPO INTERPOL). Keanggotaan Indonesia dalam ICPO-INTERPOL tindaknya dapat dimanfaatkan para penegak hukum. Secara optimal dalam mencari dan menangkap buronan untuk mendukung penegakan hukum guna mewujudkan supremasi hukum. 

Berbagai fasilitas yang dimiliki ICPO-INTERPOL melalui jaringan I-24/7 dan lain-lain akan memiliki nilai positif yang maksimal, apabila dimanfaatkan secar optimal oleh para penegak hukum. Sampai saat ini terdeteksi sekitar 90 buronan yang telah diterbitkan “RED NOTICE”nya oleh ICPO-INTERPOL atas permintaan penegak hukum di Indonesia melaui NCB-INTERPOL INDONESIA.

Jakarta (15/9), Bareskrim Polri berhasil menyita gula refinasi sebanyak 77.083 zak dan 16.625 Kg atau 3.870,78 ton dari kota Makassar, Jakarta, Cirebon, Bogor, Karawang dan Bandung, barang bukti ini dikumpulkan dari hasil penindakkan terhadap peredaran illegal gula Kristal refinasi (GKR) pada tanggal 6 – 9 september lalu. GKR yang seharusnya diperuntukan sebagai bahan baku proses produksi industri makanan, minuman atau farmasi tetapi diperdagangkan secara eceran langsung kepada masyarakat. 
Gula adalah salah satu bahan pokok kebutuhan masyarakat yang dilindungi sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan Perpu No. 8 tahun 1962 dan PP No. 11 tahun 1962 yang telah diubah dengan PP No. 19 tahun 2004, dan Keppres N0.57 tahun 2004, berdasarkan Kepmenperindag No.527/MPP/Kep/2004 Gkr hanya dapat diperjual belikan atau didistribusikan kepada industri makanan, minuman dan farmasi dan dilarang diperdagangkan kepasar atau secara eceran didalam negeri. 
GKR yang berhasil disita jajaran Dit II Eksus Bareskrim Polri yang beredar secara eceran antara lain merk Angels Product/Kompas Biru dan merah. Jawa Manis, SUJ, Inti Manis, Penyoe, hasil penegakan hokum yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Polri menunjukan adanya peredaran GKR sampai ke took-toko dan dijual secara eceran kepada masyarakat secara langsung. 
Modus operandi peredaran Gkr sampai ketingkat eceran yaitu dijual eceran karungan (@ 50 Kg/karung) atau dijual eceran kiloan atau dikemas kembali dalam kemasan 1 Kg dengan menggunakan bungkus plastic dengan atau tanpa merk. Gkr yang beredar ditingkat eceran berasal dari pabrik GKR atau eks import yang disalurkan kepada distributor dan disalurkan lagi kepada subdistributor selanjutnya kepada grosir atau ke pengecer-pengercer/took tanpa dapat dikontrol proses distribusinya dan penggunaannya sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. 
Pelanggaran terhadap peredaran illegal GKR merupakan tindak pidanan ekonomi (TPE) sesuai diatur dalam UU No. 7 Drt tahun 1955 tentang TPE yang diperberat ancaman hukumannya melalui UU No. 21 tahun 1965 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap TPE.

Jakarta, 12 Agustus 2007 – Kesimpulan POLDA Jawa Timur bahwa ledakan yang terjadi di Perumahan Anggrek, Pasuruan, Jawa Timur kemarin (11/8) berasal dari bom ikan dan tidak terkait dengan terorisme, dibenarkan oleh ahli bahan peledak dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Akhmad Rivai. Menurutnya, melihat sejarah keluarga Ilham yang dikenal luas sebagai pembuat bom ikan dan bahan yang ditemukan polisi di lapangan, terbukti ledakan memang disebabkan oleh bom ikan.

Lebih jauh ditambahkannya, temuan polisi di lapangan seperti 10 kilogram TNT positif dan 934 casing detonator non pabrikan yang membuat seakan-akan ledakan kemarin (11/8) identik dengan hasil kerja kelompok teroris, sebenarnya merupakan barang yang memang kerap dipakai pada pembuat bom ikan. Bahan-bahan berbahaya ini umumnya diperoleh di pasar gelap lewat jalur illegal yang sangat sulit dilacak. Yang membedakannya dengan bom teroris adalah penggunaan TNT yang dicampur potas atau racun pembunuh ikan. Sedangkan detonator dan alumunium foil kerap digunakan sebagai pemicu.

Mabes Polri sudah mengetahui sejak awal Yusron Mahmudi alias Mahfud adalah Abu Dujana yang selama ini buron. Tapi Polri tidak langsung memberitahu pers karena alasan penyelidikan.

Berikut ini tanya jawab kapolri dengan wartawan di sela-sela acara di gedung BNN, Jl MT Haryono, Jakarta, Rabu (13/6/2007):

Sejak awal Poliri sudah tahu Yusron itu Abu Dujana?

Ya pasti.

Kenapa telat diberitakan pada media massa?

Karena ini kan jaringan. Kalau sudah dilansir dengan media, berarti memberitahukan jaringan lainnya.

Abu Dujana pangkatnya lebih tinggi dibanding Noordin M Top, apakah jaringan ini masih kuat?

Kita berupaya, berusaha sosialisasi, supaya mereka sadar. Tentu yang pertama, mencegah agar masyarakat tidak ikut-ikutan. Kita harus berupaya ke depan nantinya menjaga kondisi negara menjadi kondusif.

Masih ada nggak Pak sisa-sisa jaringan Abu Dujana?

Masih kita selidiki.

Ada indikasi awal ke mana dan siapa saja?

Ya ini kan jaringan.

Pak, ada kesan di masyarakat, polisi lebih mengutamakan Australia daripada masyarakat Indonesia karena ternyata pemerintah Australia lebih tahu dahulu bahwa yang ditangkap adalah Abu Dujana?

Ya tolonglah itu diluruskan, jangan sampai kita sudah berusaha kita melakukan penyelidikan bertahun-tahun, tenaga, waktu, biaya, sudah dikeluarkan. Tentu kita ingin berhasil. Ini kan jaringan. Sudah ada 8 orang semuanya yang kita tangkap.

SETIAP SATKER DI SUATU INSTASI ATAU ORGANISASI MANAPUN TENTU MEMPUNYAI TUGAS ATAU JOB DISCRIPTION, YANG HARUS DIFAHAMI, DIHAYATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA PEGAWAI ATAU PERSONEL YANG BERADA DI SATKER TERSEBUT, DEMIKIAN PULA HALNYA DENGAN INSTANSI POLRI, MASING-MASING SATKER MEMPUNYAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.

KENYATAAN DILAPANGAN BAHWA BANYAK PERSONEL POLRI YANG TIDAK MEMAHAMI, MENGHAYATI DAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BAIK DAN BENAR, SEHINGGA MENIMBULKAN PANDANGAN DAN PENILAIAN NEGATIF DARI MASYARAKAT, YANG DAMPAKNYA DIRASA-KAN ORGANISASI POLRI.

JIKA TUGAS YANG DIEMBAN TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAI-MANA MESTINYA, MAKA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI TIDAK AKAN PERNAH TERWUJUD SEPERTI YANG DICANANGKAN OLEH INSTITUSI POLRI SELAMA INI. 

BERKAITAN DENGAN HAL DI ATAS, DIHARAPKAN KEPADA KASAT-KER/KASATWIL AGAR MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :

1.                  MEWUJUDKAN PROFESIONALISME POLRI, YANG BERARTI SEMUA PERSONEL POLRI DARI PANGKAT TERTINGGI SAMPAI KEPANGKAT TERENDAH, UNTUK SELALU MENGHAYATI DAN MELAKSANAKAN SETIAP BUTIR DARIPADA TRIBRATA DAN CATUR PRASETYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.

2.                  MENEKANKAN KEPADA SELURUH PERSONEL DILINGKUNGANNYA UNTUK MENGETAHUI, MEMAHAMI, MENGHAYATI DAN MELAK-SANAKAN TUGAS DENGAN BAIK DAN BENAR YANG ADA DIMASING-MASING SATKER.

3.                  MENCIPTAKAN SITUASI LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN DAN NYAMAN, SEHINGGA MEMBUAT PERSONEL DENGAN TULUS DAN IKHLAS MELAKSANAKAN TUGAS DISATKER/FUNGSI MANAPUN  DITEMPATKAN, DAN BAGI MASYARAKAT YANG DATANG UNTUK MENGADU MAUPUN MELAPOR KE POLRI AKAN MERASA AMAN, DAMAI DAN TERLINDUNGI.

PERLU UNTUK DIKETAHUI, DIPAHAMI DAN DILAKSANAKAN

OLEH SETIAP PERSONEL POLRI

—–oOo—–

BIDPENSAT

SEJAK ERA REFORMASI PERS BENAR-BENAR BEBAS UNTUK MEMBERITAKAN SESUATU YANG DIANGGAP MENARIK BAGI MEREKA, PERS BENAR-BENAR BEBAS DARI TINDAKAN PEMBATASAN, PELARANGAN DAN ATAU PEMASUNGAN, SEHINGGA BERMUNCULAN BERITA/TOPIK SENSASIONAL DAN CENDERUNG BERISI PENYEBARAN KABAR BURUK (AIB), PENDISKRIDITAN, ATAU BERITA-BERITA SADIS, UNTUK KEPEN-TINGAN BISNIS DAN SEOLAH-OLAH TIDAK PEDULI DENGAN KODE ETIK JURNALISTIK SERTA TIDAK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.

POLRI SEBAGAI APARAT NEGARA, DALAM MENGEMBAN FUNGSINYA SENANTIASA BERHADAPAN DENGAN BERBAGAI MASALAH PENYAKIT MASYARAKAT, SEHINGGA SUKA ATAU TIDAK SUKA, MAU ATAU TIDAK MAU, SIAP ATAU TIDAK SIAP POSISI POLRI MENJADI SASARAN BIDIK SEBAGAI SUMBER INFORMASI UTAMA BAGI MEDIA PERS, MENGINGAT NILAI PRODUKNYA MEMILIKI RATING YANG TINGGI DIKALANGAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK DISELARASKAN DENGAN GAYA SERTA KEMASAN PENGELOLANYA, SEHINGGA DAPAT BERIMPLI-KASI POSITIF ATAU NEGATIF TERHADAP POLRI.

DIVISI HUMAS POLRI SEBAGAI PELAKSANA DAN PEMBINA FUNGSI KEHUMASAN, DIMANA PADA DASARNYA SETIAP ANGGOTA POLRI ADALAH PENGEMBAN FUNGSI HUMAS, MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN FUNGSI HUMAS (PUBLIC RELATION) DALAM MEMBANGUN OPINI DAN CITRA POSITIF GUNA TERCIPTANYA KEPER-CAYAAN MASYARAKAT SEHINGGA TERWUJUD DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI.

BERDASARKAN SURAT TELEGRAM KAPOLRI NO. POL. : STR/171/IV/ 2007 TANGGAL 30 APRIL 2007, KEPADA SETIAP KASATKER DAN PETUGAS YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLRI BAIK DI BIDANG PEMBINAAN MAUPUN OPSNAL WAJIB :

1.                 TIDAK MELAKUKAN WAWANCARA LANGSUNG DENGAN WARTAWAN BILAMANA  DATA PENDUKUNG TIDAK SIAP.

2.              TETAP MEMBERIKAN INFORMASI/DATA PENDUKUNG KEPADA WARTAWAN SESUAI FAKTA YANG ADA (YANG TIDAK BERDASAR-KAN ASUMSI). 

3.              DATA YANG BOLEH DIBERIKAN SEBATAS PADA APA, DIMANA, KAPAN SEDANGKAN INFORMASI TENTANG SIAPA, MENGAPA DAN BAGAIMANA SECARA JELAS , HANYA DIBERIKAN PADA SAAT PRES RELEASE OLEH PEJABAT HUMAS ATAU KASATKER.

4.                  DALAM MEMBERIKAN INFORMASI/KETERANGAN KEPADA MEDIA SECARA TRANSPARAN NAMUN TETAP ADA BATAS-BATAS TERTENTU YANG TIDAK PERLU DIPUBLIKASIKAN UNTUK UMUM KARENA BERSIFAT RAHASIA, TERBATAS DAN BUKAN KONSUMSI PUBLIK.

5.                  LAKSANAKAN KEMITRAAN DENGAN MEDIA MASSA YANG MENGARAH KEPADA PEMBENTUKAN OPINI POSITIF DENGAN MEMBERIKAN ARAHAN BAHWA TUJUAN PERS ADALAH UNTUK MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DALAM BERNEGARA.

SEDANGKAN HAL-HAL YANG DILARANG UNTUK DILAKUKAN BERKAITAN DENGAN PELIPUTAN OLEH MEDIA ANTARA LAIN :

1.                  TIDAK MEMFASILITASI/MENGIZINKAN REKA ULANG OLEH MEDIA, KARENA REKA ULANG BERDASARKAN ASUMSI YANG BELUM DIJAMIN KEBENARANNYA.

2.                  TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA MEDIA, UNTUK MELIPUT DI DALAM KANTOR POLISI KHUSUSNYA RUANG RIKSA, RUTAN, RUANG BB, DAN MEMASUKI TKP YANG SUDAH DIPASANG POLICE LINE.

3.                  TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA WARTAWAN UNTUK IKUT SERTA PADA SAAT MELAKUKAN PENGGELEDAHAN, PENANG-KAPAN, RAZIA, PENGGEREBEKAN DAN TIDAK MEMPUBLIKASIKAN TINDAKAN KEPOLISIAN YANG BERSIFAT TEKNIS.

DARI SEMUA KEGIATAN/PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN YANG DILAKUKAN OLEH SETIAP ANGGOTA POLRI SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS, DIHARAPKAN PARA KASATKER DAN PEJABAT PROPAM AGAR SELALU MENGAWASI DAN MENERTIBKAN, KARENA KESALAHAN PEMBERITAAN DAN PENAYANGAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS POLRI DAPAT MEMBENTUK OPINI NEGATIF DAN CITRA NEGATIF SERTA MENURUNKAN TINGKAT KEPERCAYAAN DAN DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI.

PERLU UNTUK DIKETAHUI, DIPAHAMI DAN DILAKSANAKAN

OLEH SETIAP PERSONEL POLRI.

—–oOo—–

BIDPENSAT

The U.S. State Department has identified 40 Foreign Terrorist Organizations in its annual terrorism report.

In addition, the Country Reports on Terrorism 2004, released April 27 in Washington, identifies another 40 terrorist groups or organizations that were active in the past year. Previously the annual report was known as Patterns of Global Terrorism.

Designation of a group as a Foreign Terrorist Organization results in the U.S. government blocking assets held in U.S. financial institutions, denying its members visas, and making it a crime for U.S. citizens or others within U.S. jurisdiction to provide it with support or resources.

Following is the list of Designated Foreign Terrorist Organizations, which is determined by the secretary of state, plus a list of other terrorist organizations that the annual report identifies as active in the past year:

Country Reports on Terrorism 2004
U.S. Department of State
Washington, D.C.
April 27, 2005

Designated Foreign Terrorist Organizations

17 November

Abu Nidal Organization (ANO)

Abu Sayyaf Group (ASG)

Al-Aqsa Martyrs Brigade

Ansar al-Islam (AI)

Armed Islamic Group (GIA)

Asbat al-Ansar

Aum Shinrikyo (Aum)

Basque Fatherland and Liberty (ETA)

Communist Party of Philippines/New People’s Army (CPP/NPA)

Continuity Irish Republican Army (CIRA)

Gama’a al-Islamiyya (IG)

HAMAS

Harakat ul-Mujahidin (HUM)

Hizballah

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)

Jaish-e-Mohammed (JEM)

Jemaah Islamiya Organization (JI)

Al-Jihad (AJ)

Kahane Chai (Kach)

Kongra-Gel (KGK)

Lashkar e-Tayyiba (LT)

Lashkar i Jhangvi (LJ)

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

Libyan Islamic Fighting Group (LIFG)

Mujahedin-e Khalq Organization (MEK)

National Liberation Army (ELN)

Palestine Liberation Front (PLF)

Palestinian Islamic Jihad (PIJ)

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

Popular Front for the Liberation of Palestine-General

Command (PFLP-GC)

Al-Qa’ida

Real IRA (RIRA)

Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

Revolutionary Nuclei (RN)

Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)

Salafist Group for Call and Combat (GSPC)

Shining Path (SL)

Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (QJBR)

United Self-Defense Forces of Colombia (AUC)

Other Selected Terrorist Organizations

Al-Badhr Mujahedin (al-Badr)

Al-Ittihad al-Islami (AIAI)

Alex Boncayao Brigade (ABB)

Anti-Imperialist Territorial Nuclei (NTA)

Cambodian Freedom Fighters (CFF)

Communist Party of India (Maoist)

Communist Party of Nepal (Maoist)/United People’s Front

Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR)

East Turkistan Islamic Movement (ETIM)

First of October Antifascist Resistance Group (GRAPO)

Harakat ul-Jihad-I-Islami (HUJI)

Harakat ul-Jihad-I-Islami/Bangladesh (HUJI-B)

Hizb-I Islami Gulbuddin (HIG)

Hizbul-Mujahedin (HM)

Irish National Liberation Army (INLA)

Irish Republican Army (IRA)

Islamic Army of Aden (IAA)

Islamic Great East Raiders–Front (IBDA-C)

Islamic International Peacekeeping Brigade (IIPB)

Islamic Jihad Group (IJG)

Jamiat ul-Mujahedin (JUM)

Japanese Red Army (JRA)

Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM)

Lord’s Resistance Army (LRA)

Loyalist Volunteer Force (LVF)

Moroccan Islamic Combatant Group (GICM)

New Red Brigades/Communist Combatant Party (BR/PCC)

People Against Gangsterism and Drugs (PAGAD)

Red Hand Defenders (RHD)

Revolutionary Proletarian Initiative Nuclei (NIPR)

Revolutionary Struggle (RS)

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM)

Sipah-I-Sahaba/Pakistan (SSP)

Special Purpose Islamic Regiment (SPIR)

Tunisian Combatant Group (TCG)

Tupac Amaru Revolutionary Movement (MRTA)

Turkish Hizballah

Ulster Defense Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

Ulster Volunteer Force (UVF)

United Liberation Front of Assam (ULFA)